Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata terorganisir yang mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keamanan bangsa secara keseluruhan. Ancaman militer dari dalam negeri:
Terganggunya bangsa oleh berbagai gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat.
Kerusuhan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia dapat berujung pada kerusuhan berskala besar.
Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain bisa saja sesuai atau tidak dengan kebiasaan masyarakat Indonesia.
Pengkhianatan dan penggulingan pemerintahan yang sah dan konstitusional.
Memahami ancaman non-militer
Ancaman nirmiliter adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata, namun apabila dibiarkan mengancam atau membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan bangsa secara keseluruhan. Apabila ancaman yang berasal dari militer dihadapi oleh lembaga pemerintah pertahanan, namun apabila ancaman yang muncul adalah ancaman non militer, maka menurut sektor yang terancam maka harus dihadapi oleh lembaga pemerintah di luar pertahanan. Sebab jika tidak ditangani dengan baik dapat mengancam kedaulatan bangsa Indonesia.
Agak Contoh ancaman non-militer.
pengangguran
Seperti kita ketahui permasalahan Indonesia salah satunya adalah pengangguran dan setiap tahunnya angka pengangguran di Indonesia semakin meningkat. Apabila angka pengangguran tinggi di Indonesia, maka akan sama dengan peningkatan angka kemiskinan. Pengangguran yang jumlahnya tidak besar menjadi salah satu ancaman terhadap perekonomian negara. Hal ini merupakan ancaman perekonomian karena dampaknya terhadap negara juga sangat besar, tingginya angka pengangguran dapat menghambat pembangunan bangsa dan negara.
Alasan pengangguran:
Kurangnya kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan.
Kurangnya lapangan kerja di Indonesia.
Teknologi semakin berkembang pesat sehingga pekerjaan manusia digantikan oleh mesin, sehingga meningkatkan pengangguran.
Kualifikasi pekerja tersebut tidak memenuhi syarat, misalnya ia lulusan teknik mesin namun bekerja sebagai satpam.
Mengurangi Ketimpangan Pendapatan atau UMP.
Cara mengatasi pengangguran.
Mengembangkan dan mendukung bisnis kewirausahaan.
Untuk memajukan mutu pendidikan.
Meningkatkan pelatihan kerja dan pelatihan keterampilan di industri modern.
Mendorong pembukaan usaha informal.
Penciptaan lebih banyak lapangan kerja.
Memberikan kesempatan bekerja di luar negeri.
Infrastruktur yang tidak memadai
Risiko dalam negeri lainnya adalah infrastruktur yang tidak memadai di Indonesia. Hal ini juga dapat mempengaruhi tingkat perekonomian Indonesia dan juga dapat menjadi ancaman yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya pembangunan yang tidak merata, yang dapat mempengaruhi aspek perekonomian dan sektor lain di suatu wilayah.
Cara mengatasi infrastruktur yang tidak memadai:
Pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil.
Pendanaan infrastruktur besar-besaran.
Perencanaan infrastruktur sesuai untuk wilayah setempat.
Sistem ekonomi yang tidak dapat dijelaskan
Pada dimensi ekonomi ketiga ini, risiko adalah risiko yang berasal dari dalam, yaitu sistem perekonomian suatu negara atau wilayah yang strukturnya tidak jelas. Padahal, sistem perekonomian suatu negara seharusnya merupakan sistem perekonomian yang digunakan oleh suatu negara untuk mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat di negara tersebut.
Bagaimana mengatasi sistem perekonomian yang tidak jelas.
Mengelola faktor-faktor produksi barang.
Perencanaan pasar atau penciptaan ekonomi pasar sangatlah penting.
Untuk menyelenggarakan sistem ekonomi terencana atau perekonomian terencana.
Menciptakan lingkungan bisnis yang sangat menguntungkan.
Melihat peluang ekonomi di Indonesia.
Inflasi
Keempat, risiko di bidang perekonomian yaitu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus berlanjut hingga menyebabkan terjadinya perubahan mekanisme pasar. Inflasi pada suatu negara disebabkan oleh banyak faktor, misalnya kelebihan likuiditas di pasar yang merangsang konsumsi atau spekulasi, konsumsi masyarakat yang berlebihan sehingga memperlambat produksi dan distribusi barang. Oleh karena itu, inflasi dapat menjadi ancaman dari dalam karena dapat menyebabkan perlambatan perekonomian suatu negara.
Cara mengontrol:
Devaluasi mata uang domestik.
Nilai negara semakin menurun.
Tekankan tingkat upah di tempat kerja.
Melakukan berbagai kebijakan seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan kebijakan non-moneter.
Pemerintah berupaya mengawasi warganya.
Melaksanakan penyaluran langsung oleh pemerintah atau pihak yang berkuasa.
Pengusaha meningkatkan tingkat produksi barangnya.
Ancaman yang berdimensi ideologis
Ancaman yang berdimensi ideologi dari dalam negeri, seperti upaya perubahan ideologi Pancasila. Namun tidak dapat dipungkiri terdapat upaya untuk mengubah ideologi Pancasila ke ideologi lain atau tidak sejalan dengan semangat dan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Contoh peristiwa G 30 S/PKI tahun 1965.
Ancaman berdimensi politik
Ancaman yang berdimensi politik luar negeri dapat dimobilisasi secara besar-besaran untuk menggulingkan suatu pemerintahan dalam bentuk penggunaan kekerasan atau mobilisasi kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan suatu pemerintahan.
Risiko dengan dimensi ekonomi
Perekonomian merupakan salah satu penentu posisi tawar setiap negara dalam hubungan internasional. Situasi perekonomian yang berkaitan dengan pertahanan negara tentu saja sangat ditentukan. Dimensi risiko ekonomi ini terbagi menjadi 2 yaitu internal dan eksternal.
Risiko yang ditimbulkan secara internal dapat mencakup inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, dan sistem ekonomi yang tidak cukup transparan.
Ancaman yang bersumber dari luar dapat berupa buruknya kinerja perekonomian, rendahnya daya saing, ketidaksiapan menghadapi era globalisasi dan tingkat ketergantungan terhadap pihak asing.
Risiko dengan dimensi sosial budaya
Risiko sosial budaya dapat berupa persoalan kemiskinan, kebodohan, marginalisasi, dan ketidakadilan yang menjadi landasan terjadinya konflik horizontal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta konflik vertikal yaitu antar ras, agama, suku, dan golongan (Sarah ).
Misalnya, pada tahun 1994 saja, 18 dari 23 perang yang terjadi di dunia disebabkan oleh sentimen budaya, agama, dan etnis. Sementara itu, 75% pengungsi dunia berangkat ke berbagai negara lain, didorong oleh alasan yang sama, tidak berbeda. Sementara itu, 8 dari 13 operasi penjaga perdamaian yang dilakukan PBB bertujuan untuk mencapai perdamaian dalam berbagai konflik antaretnis di dunia.
Risiko Dimensi Teknologi Informasi
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maju dengan pesat dan memberikan manfaat yang sangat besar bagi seluruh masyarakat, namun kejahatan seperti cybercrime dan kejahatan perbankan juga terus mengikuti perkembangan tersebut.
Risiko dengan dimensi keselamatan publik
Bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan masyarakat. Bahaya yang disebabkan oleh manusia, misalnya penggunaan obat-obatan dan bahan kimia, pembuangan limbah industri, kebakaran, dan kecelakaan transportasi.
Populis, artinya pertahanan dan keamanan negara dipersembahkan untuk dan untuk rakyat.
Universalitas, yakni sumber daya nasional dimaksimalkan sebagai upaya pertahanan.
Teritorial, yaitu berlaku pada seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografisnya sebagai negara semenanjung.
Dalam menghadapi ancaman militer, komponen kritis dipersiapkan untuk melakukan Operasi Militer (OMP) di tempur dan komponen cadangan bila diperlukan dikerahkan sebagai pengganda komponen kritis melalui proses mobilisasi/demobilisasi Meskipun komponen pertahanan siap dikerahkan, konflik apa pun diselesaikan melalui cara damai. Kekuatan pertahanan hanya digunakan ketika cara-cara damai gagal.
Strategi Menghadapi Ancaman Non-Militer
Bidang Ideologi
Lapisan paling atas dalam konsep penanganannya terdiri dari unsur pertahanan nirmiliter, yaitu kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi doktrin.
Unsur pemerintah yang membidangi politik dalam dan luar negeri mengerahkan seluruh aparatur pemerintah untuk menghentikan pihak lain yang mengancam ideologi Pancasila.
Unsur pemerintah yang membidangi informasi semakin menggencarkan gerakan menindak informasi agar masyarakat terlindungi dari berbagai pengaruh asing yang mengancam ideologi.
Unsur pemerintah yang membidangi pendidikan melaksanakan proses pembelajaran dan penyadaran ideologi Pancasila secara bertahap dan berkesinambungan.
Unsur pemerintah yang membidangi agama memberikan kewenangan kepada pemuka agama untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari infiltrasi gagasan asing.
Peran lapisan pertahanan militer serupa dengan program dinas TNI.
Bidang politik
Strategi pertahanan ancaman dalam kancah politik ditentukan oleh kemampuan sistem politik dalam menghadapi segala macam ancaman terhadap kehidupan politik bangsa Indonesia.
Ekonomi
Menghadapi risiko ekonomi internal
Bagaimana menghadapi ancaman dari dalam dan luar negeri
Ancaman dari dalam negeri
Perang antar suku
Korupsi
Terorisme
Pemberontakan
Paling kanan dan kiri
Kemiskinan atau kejahatan sosial
Narkoba
Ancaman dari luar negeri
Agresi militer
Terobosan Daerah
Penyelundupan
Infiltrasi
penetrasi
Spons
Ini artikelnya duniapendidikan.co.id tentang Ancaman Non Militer : Pengertian, Hakikat, Jenis, Contoh, Strategi Menghadapi, Cara Pengendalian dan Penanggulangannya, Semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semua.
